peraturan tentang desa. Pengelolaan Aset Desa Diinput 11 jam yang lalu STANDAR LAYANAN. peraturan tentang desa

07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 15 Juli 2016. Tematik. Dari tahun ke tahun, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Desa. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP. Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimanaTENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. a. 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penataan kembali agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa; c. 07 /2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK. Dalam undang- Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 9 tentang P erubahan K edua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 201 9 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ); 8. RKP Desa disepakati dan ditetapkan oleh BPD bersama Pemerintah Desa. 17/2018 tentang Kecamatan 4 Pembinaan dan pengawasan desa 5 Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader kesehatan Pemberdayaan Masyarakat. UU Desa No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Nomor. 3 6. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH dan PERBEKEL TEGALLINGGAH NEMUTUSKAN : rvŒNETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG PENDIDIKAN DI. desa adalah undang-undang nomor 6 . Anggaran Pendapatan dan Belarrja Desa selanjutnya (1) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan pada saat Kepala Desa menetapkan dan membubuhi tanda tangan pada Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. membawa perubahan yang signifikan di . Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 10. Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan; 12. 2. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama. Dokumen Peraturan : Permendagri No. PMK No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Budaya; Mengingat : 1. 155, kemendagri. bahwa dalam rangka pembinaan mengenai Desa sesuai huruf a dan b dan pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Mengingat : 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat: 1. Nomor Tambahan. perencanaan pembangunan desa: 27 agustus 2022 | 27. Dalam proses penyusunannya hingga ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku umum, Peraturan Desa telah melalui berbagai tahapan, antara lain: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana ketentuan UU Desa,. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 11. 73, BN. Tahun. Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023. REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 781, peraturan. (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud. PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2018 T ENTANG PENGELOI-AAN RAHMAT MAHA ESA MENTERI DAI-AM Pcmcrintah 43 2014 O 201 47 2015 43 2014 6 tentang U 2008 Negara Republik Republik 2, U Not-nor O tentang Republik 7 , Republik 5499: 3, tentang 6 Republik Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. 53. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pejabat Pengundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8. Beranda. Peraturan Pemerintah (PP) NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kapan Undang-Undang Desa Diberlakukan? Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun. . 29 Juli 2016. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. 07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Laporan Desa. 8. 2. Konten tersebut mengulas tentang PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa PDF Download. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentuka n Daerah -D aerah Kabupaten D alam L ingku ngan Daerah Istimewa Jogj akarta ( Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ; 2. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; 14. E. Judul. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa diterbitkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. 89. Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa didalamnya mengatur tentang Pemerintahan desa, Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset. 6. go. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. id : 34 hlm. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentangNomor Pengundangan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penataan DesaLatar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. U. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam format PDF. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK Dana Desa 2023. 31 Desember 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,. See full list on updesa. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat materi antara lain mengenai: a. 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. 316. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 2. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. Sebagaimana dalam UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa (Perdes) bisa didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nomor Pengundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Selama tahun 2020 sampai. 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Waktu Baca 1 Menit. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 2. Pelajari lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui tag dibawah ini. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. b atas pelaporan 31 Desember ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaJika Sobat Desa tidak ingin repot-repot membaca satu per satu peraturan di atas tentang Apa saja Tupoksi Perangkat Desa terbaru ini. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA. . Website Database Peraturan BPK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 9. Tanggal Pengundangan. 2. go. Sobat Desa bisa menemukan Sekumpulan Tupoksi Prades dalam artikel ini yang tentu saja sudah Kami olah menurut peraturan-peraturan tersebut. batas pelaporan sesuai perturan. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. Subjek. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. pada Irbih REP BPD 20 (dun h 36Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. 118/PMK. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kepala urusan umum ber tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. dengan Peraturan Desa. Baca Juga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 418 kali: sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 03 januari 2023 | 118 kali: pelaksanaan agenda rutin, pokja posyandu desa rancaekek wetan melaksanakan kunjungan ke posyandu tingkat rw: 02 maret 2022 | 887 kali: permendagri nomor 1 tahun. membawa perubahan yang signifikan di . 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 13. PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI May 26, 2020 In "BERKAS & PENGUMUMAN". 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa DESA SIAGA. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat : a. kebijakan mengenai desa; c. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. . Peraturan Desa sebagai pedoman/ dasar hukum untuk pelaksanaannya. adalah kegiatan yang 7 8. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan. 3. Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat: 1. Permendagri No. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan untuk untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri. UU Desa No. terbaru dan diharapkan mampu . 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 47, LN. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. bahwa Pendidikan anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di kemudian hari; b. U. Peraturan : Permenkes No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 2 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Reject. Peraturan tentang desa yang . Halaman ini telah diakses 256537 kali. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 4. bahwa untuk melaksanakan. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa merupakan salah satu anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan staf Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. E. “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus men-dapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Per-1 Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), hlm 15. 1222, kemendagri. Lampiran. Kewajiban perpajakan untuk instansi pemerintah, termasuk di dalamnya desa, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. Nomor. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan. Dalam undang-3. 20. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1 958 tentang15. 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. T. Latar Belakang.